Apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional?

Ketahanan Nasional adalah keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam dan dari luar. Ketahanan Nasional dilakukan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

 Pasal berapa Dasar hukum pelaksanaan kewajiban bela negara diatur dalam UUD 1945?
Dasar hukum pelaksanaan kewajiban bela negara diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan pasal 30 ayat (1) dan juga diatur dalam UU RI No. 3 Tahun 2002.

Sistem pertahanan keamanan negara Indonesia dilakukan melalui? 
Sistem  Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Sistem ini menekankan rakyat berserta seluruh kemampuannya untuk melaksanakan upaya pertahanan dan keamanan negara secara fisik ataupun nonfisik dengan TNI sebagai kekuatan intinya.

Apa saja  urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 dan pasal 14 UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004?
Beberapa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 dan pasal 14 UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, intinya meliputi:
1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5) Penanganan bidang kesehatan.
6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
7) Penanggulangan masalah sosial.
8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10) Pengendalian lingkungan hidup.
11) Pelayanan pertanahan.
12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14) Pelayanan administrasi penanaman modal.
15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.