sebutkan 3 bentuk budaya demokrasi di Indonesia dan jelaskan bagaimana demokrasi Indonesia pada Periode 1945–1959?

1. Demokrasi yang Menerapkan Konsep Negara Hukum 

Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kebebasan yang demokratis tidak bisa dilakukan dengan meninggalkan hukum. Tanpa hukum kebebasan akan mengarah pada perbuatan yang anarkis. Pada akhirnya perbuatan itu meninggalkan nilainilai demokrasi. Untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, tidak dapat lepas dari perlindungan konstitusional, badan peradilan yang bebas, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan.
 

2. Demokrasi yang Menjamin Otonomi Daerah
Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab mengindikasikan paham demokrasi yang semakin berkembang. Sebagai wujud prinsip demokrasi kekuasaan negara tidakdipusatkan pada pemerintah pusat saja, tetapi sebagian diserahkan kepada daerah hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri.
 

3. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial
Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya politik, melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi. Demokrasi sosial artinya demokrasi yang ditemukan dalam hubungan antarwarga masyarakat dan atau warga negara. Demokrasi juga harus dilandasi oleh penghormatan terhadap kemerdekaan, persamaan, dan solidaritas antarmanusia.

Demokrasi pada Periode 1945–1959
Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer (demokrasi liberal). Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi sistem parlementer. Perubahan sistem pemerintahan tersebut didasarkan pDengan diberlakukannya sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Pada masa demokrasi parlementer ini, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat penting dalam proses politik yang berjalan.
 

Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini diikuti pula dengan perubahan konstitusi negara Indonesia, yaitu dari UUD 1945 menjadi UUD RIS. Perubahan konstitusi negara Indonesia tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember 1949.ada maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Akan tetapi, sebenarnya sejak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 sudah tersirat adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Maklumat tersebut berisi bahwa KNIP sebagai pembantu presiden menjadi badan yang diberi tugas kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.